Anak Muda Korban Krisis Tenaga Kerja dalam Kapitalisme

Dunia hari ini sedang menghadapi sebuah kenyataan pahit. Krisis tenaga kerja global hampir melanda di negara-negara maju dan dianggap kokoh secara ekonomi, seperti Inggris, Prancis, Amerika Serikat, bahkan Cina. Mereka bergulat dengan meningkatnya angka pengangguran. Data terbaru menunjukkan banyak perusahaan mengurangi jumlah karyawan karena beban ekonomi yang semakin berat.

Misalnya Jerman, Badan Tenaga Kerja Federal Jerman menyampaikan ada kenaikan 46 ribu pengangguran pada Agustus, membawa total pengangguran menjadi 3,025 juta orang. Penurunan jumlah lowongan kerja juga terlihat, yaitu sebanyak 631 ribu posisi di Agustus 2025, turun 68 ribu dari tahun sebelumnya. Ini menandakan permintaan tenaga kerja sedang menurun di tengah ketidakpastian ekonomi global (idntimes, 30/08/2025).

Di dalam negeri, Indonesia memang kerap mengklaim situasi lebih stabil karena angka pengangguran secara nasional menurun. Dikutip dari Tempo (2025), Indonesia mengalami penurunan angka pengangguran sebanyak 4,76% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 4,91%. Namun tetap saja miris. Angka itu tetap menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pengangguran tertinggi di ASEAN.

Ironisnya lagi, generasi muda mendominasi pengangguran. BPS mencatat per Februari 2025, sebanyak 3,55 juta anak muda menjadi pengangguran (viva, 24/07/2025). Bisa disimpulkan separuh jumlah pengangguran adalah anak muda. Fakta ini harus menjadi perhatian serius, karena kelompok inilah yang sejatinya diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan dan masa depan bangsa. Jika mereka tidak terserap dalam dunia kerja, maka bonus demografi yang selama ini dibanggakan bisa berubah menjadi bencana demografi. Pengangguran akan menjadi hantu yang menggentayangi bangsa ini menuju kegelapan.

Krisis Global dan Kegagalan Kapitalisme

Pertanyaannya, mengapa krisis tenaga kerja ini bisa terjadi hampir merata di seluruh dunia? Jika dianalisis, jawabannya terletak pada kegagalan kapitalisme sebagai sistem ekonomi global. Kapitalisme dibangun atas dasar kebebasan pasar, di mana prinsip keuntungan menjadi hal yang paling utama. Namun, prinsip inilah yang akhirnya menyingkirkan hak-hak dasar rakyat, termasuk hak untuk bekerja. Pekerjaan bukan lagi dianggap sebagai kebutuhan mendasar manusia, melainkan sebagai komoditas yang hanya tersedia jika menguntungkan pemilik modal. Perusahaan bebas mengambil tenaga kerja darimana saja asal bisa mengefisiensi modal, bahkan dari luar negeri yang akan sulit dikendalikan oleh pemerintah.

Akibatnya, generasi muda di berbagai negara kehilangan kesempatan untuk berkembang. Perusahaan enggan merekrut tenaga kerja baru karena efisiensi dianggap lebih penting ketimbang keberlangsungan hidup rakyat. Bahkan di sektor industri teknologi yang dulu menjanjikan lapangan kerja luas, kini terjadi gelombang PHK massal. Kapitalisme memproduksi paradoks, di satu sisi teknologi berkembang pesat, di sisi lain manusia kehilangan tempat dalam roda produksi. Inilah yang membuktikan bahwa kapitalisme gagal menyeimbangkan kemajuan dengan kesejahteraan.

Negeri ini juga tidak membekali masyarakat dengan skill mumpuni. Sistem pendidikan difokuskan untuk mengejar akademik dan kognitif, sehingga menghasilkan lulusan yang kurang berkualitas, kurang inovatif dan kreatif. Sehingga skill mereka tidak masuk ke dalam kategori yang dibutuhkan oleh industri atau pemilik usaha.

Konsentrasi Kekayaan dan Ketimpangan Ekonomi

Krisis ini semakin parah dengan adanya konsentrasi kekayaan yang ekstrem. Menurut laporan Celios 2024, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia. Bayangkan, hanya segelintir orang yang menguasai sumber daya dan modal, sementara puluhan juta rakyat berjuang dalam keterbatasan. Ketimpangan seperti ini tidak hanya menutup peluang kerja, tetapi juga merusak tatanan sosial, karena ketidakadilan ekonomi menimbulkan frustasi kolektif di kalangan rakyat, terutama anak muda yang merasa masa depannya dicuri.

Dalam situasi seperti ini, langkah-langkah pemerintah yang hanya bersifat tambal sulam jelas tidak cukup. Job fair yang digelar di berbagai kota sering kali hanya seremonial, sementara industri sendiri sedang mengalami badai pemutusan hubungan kerja. Demikian juga dengan pembukaan sekolah-sekolah vokasi baru, yang ternyata tidak menjamin lulusannya terserap dalam dunia kerja. Kenyataannya, banyak lulusan vokasi tetap menganggur karena pasar kerja memang tidak mampu menampung mereka. Artinya, akar masalah bukanlah pada kualitas SDM semata, tetapi pada sistem ekonomi yang tidak mampu menyediakan ruang kerja bagi rakyatnya.

Pengangguran bukan sekadar angka statistik, melainkan persoalan nyata yang menghancurkan kehidupan individu dan masyarakat. Anak muda yang tidak bekerja berpotensi mengalami depresi, terjerumus dalam kriminalitas, hingga kehilangan kepercayaan diri. Kapitalisme tidak pernah mampu menyelesaikan masalah ini karena dalam kerangka kapitalis, pekerjaan hanya ada jika ada keuntungan. Inilah alasan mengapa selama kapitalisme masih mendominasi dunia, pengangguran akan selalu menjadi masalah utama, tidak peduli seberapa banyak program pemerintah yang diluncurkan.

Solusi dalam Islam

Islam menghadirkan paradigma yang sama sekali berbeda. Dalam sistem Islam, negara bukan sekadar regulator, melainkan raa’in, yaitu pengurus rakyat. Negara berkewajiban memastikan rakyatnya memiliki akses untuk hidup layak, termasuk pekerjaan. Islam menegaskan bahwa mencari nafkah adalah kewajiban individu, tetapi negara harus memastikan setiap rakyat memiliki sarana untuk melakukannya. Itu artinya, negara menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas, membuka akses tanah untuk dikelola rakyat, memberikan bantuan modal bagi yang membutuhkan, serta mendorong industrialisasi agar roda ekonomi terus berputar dan menciptakan lapangan kerja baru.

Selain itu, sistem ekonomi Islam memastikan distribusi kekayaan berlangsung adil. Tidak boleh ada segelintir orang yang menumpuk kekayaan luar biasa sementara rakyat banyak terhimpit kemiskinan. Mekanisme zakat, larangan riba, pengelolaan kepemilikan umum oleh negara, dan distribusi hasil kekayaan alam untuk seluruh rakyat menjadi instrumen nyata yang membuat kekayaan tidak terpusat. Dengan mekanisme ini, peluang kerja terbuka lebih luas, dan rakyat tidak dibiarkan bergantung pada belas kasihan segelintir pemilik modal.

Penutup

Krisis tenaga kerja global adalah bukti nyata kegagalan kapitalisme. Generasi muda yang seharusnya menjadi harapan masa depan justru menjadi korban paling parah. Sementara itu, pemerintah dalam kerangka kapitalisme hanya bisa memberikan solusi semu yang tidak menyentuh akar persoalan. Selama kita masih berpegang pada sistem kapitalis, pengangguran akan terus menghantui dan kesejahteraan akan tetap menjadi mimpi.

Islam menawarkan jalan keluar yang bukan sekadar retorika, melainkan solusi nyata yang telah terbukti dalam sejarah. Negara yang menjalankan sistem ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan segelintir elite. Pertanyaannya kini, apakah kita berani melepaskan diri dari belenggu kapitalisme dan beralih pada sistem yang benar-benar berpihak pada rakyat dan diridhai Allah SWT? []

Ariefdhianty Vibie, Pegiat Literasi, Bandung.

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU