Bagi Indonesia, krisis Selat Hormuz berpotensi menjadi faktor eksternal yang mempercepat tekanan inflasi domestik.
Jalur Minyak Dunia yang Selalu Rawan
Selat Hormuz kembali menjadi kata kunci yang membuat pasar energi global tegang. Jalur laut sempit di antara Iran dan Oman itu bukan sekadar titik geografis, melainkan urat nadi perdagangan minyak dunia. Sekitar seperlima pasokan minyak global—lebih dari 20 juta barel per hari—melintas di perairan sepanjang hanya sekitar 39 kilometer itu. Setiap ketegangan militer di kawasan Teluk Persia hampir selalu diikuti lonjakan harga minyak mentah dunia.
Dalam beberapa pekan terakhir, eskalasi konflik di Timur Tengah kembali meningkatkan kekhawatiran pasar. Ancaman gangguan pelayaran tanker minyak, peningkatan patroli militer, hingga retorika penutupan Selat Hormuz oleh Iran membuat pelaku pasar bereaksi cepat. Harga minyak Brent sempat bergerak naik mendekati level psikologis US$90 per barel, setelah sebelumnya relatif stabil di kisaran US$70–80.
Bagi negara pengimpor minyak seperti Indonesia, gejolak tersebut bukan sekadar berita luar negeri. Dampaknya hampir pasti menjalar ke dalam negeri, terutama pada harga bahan bakar minyak (BBM) dan beban fiskal negara.
Ketergantungan yang Masih Tinggi
Indonesia bukan lagi eksportir minyak bersih sejak awal 2000-an. Produksi minyak nasional terus menurun, sementara konsumsi energi meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah kendaraan bermotor. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan kebutuhan minyak nasional berada di kisaran 1,5 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik hanya sekitar setengahnya.
Artinya, lebih dari 50 persen kebutuhan minyak Indonesia dipenuhi lewat impor. Sebagian besar pasokan tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah—wilayah yang secara langsung terhubung dengan Selat Hormuz.
Ketika jalur ini terganggu, harga minyak dunia naik. Dan ketika harga minyak dunia naik, struktur biaya energi nasional ikut terdorong. Pemerintah Indonesia selama ini menahan dampak tersebut melalui subsidi dan kompensasi energi. Namun ruang fiskal negara tidak selalu cukup luas untuk menahan tekanan berkepanjangan.
Ekonom energi dari berbagai lembaga riset memperingatkan bahwa lonjakan harga minyak global sebesar US$10 per barel saja dapat meningkatkan beban subsidi energi hingga puluhan triliun rupiah dalam setahun.
Dilema Pemerintah: Subsidi atau Penyesuaian Harga
Setiap krisis energi selalu membawa dilema klasik bagi pemerintah Indonesia. Di satu sisi, menjaga stabilitas harga BBM penting untuk melindungi daya beli masyarakat dan menahan inflasi. Di sisi lain, subsidi energi yang terlalu besar dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mencoba menyeimbangkan dua kepentingan itu dengan skema subsidi terbatas. BBM tertentu tetap disubsidi, sementara jenis non-subsidi mengikuti mekanisme pasar. Strategi ini relatif berhasil menahan gejolak sosial, tetapi tetap membuat APBN sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dunia.
Jika ketegangan Selat Hormuz berkembang menjadi konflik terbuka atau mengganggu distribusi minyak secara nyata, tekanan terhadap kebijakan energi nasional akan meningkat drastis. Pemerintah kemungkinan dihadapkan pada tiga pilihan: menambah subsidi, menaikkan harga BBM non-subsidi, atau melakukan kombinasi keduanya.
Pilihan mana pun membawa konsekuensi ekonomi dan politik.
