Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengumumkan penurunan angka kemiskinan nasional berdasarkan data Maret 2025. Mereka mengklaim terdapat penurunan angka sebesar 0,10% terhadap September 2024. Dengan persentase ini, jumlah kemiskinan berkurang sebanyak 210.000 jiwa.
Klaim ini, sepintas, tampak menggembirakan. Namun, di balik euforia angka tersebut, realitas di lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Lihat saja gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) masif terjadi di berbagai sektor, buruh dipecat, pengangguran merebak, UMKM tercekik, dan daya beli rakyat merosot. Pertanyaannya, bagaimana bisa kemiskinan diklaim menurun saat penderitaan rakyat justru semakin terasa?
Permainan Angka Kemiskinan
Permainan angka dan data adalah hal biasa demi citra positif penguasa. BPS mengubah batas garis kemiskinan nasional menjadi sekitar Rp20.305 per hari—angka yang sangat rendah dan tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak saat ini. Lebih ironis lagi, standar kemiskinan ekstrem masih menggunakan acuan Purchasing Power Parity (PPP) tahun 2017, yakni USD 2,15 per hari atau sekitar Rp20.000. Artinya, seseorang dengan penghasilan Rp21.000 per hari dianggap tidak miskin secara statistik. Di atas kertas, kemiskinan memang turun. Namun bagi rakyat, hidup tidak pernah setipis statistik.
Ironisnya, di tengah penurunan angka kemiskinan secara nasional, angka kemiskinan di area perkotaan justru meningkat sebesar 0,07% dari hasil survei terbaru. Pada September 2024 lalu, jumlah orang miskin di perkotaan tercatat sebanyak 11,05 juta jiwa. Sementara pada Maret 2025, jumlahnya meningkat menjadi 11,67 juta jiwa.
Ilusi Kesejahteraan ala Kapitalisme
Inilah ilusi kesejahteraan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Kemiskinan disulap menjadi “angka positif” demi menjaga citra pertumbuhan ekonomi. Sistem ini lebih peduli pada persepsi pasar ketimbang penderitaan rakyat. Negara tidak lagi menjadi pelindung, melainkan manajer statistik dan fasilitator pasar bebas. Alih-alih memberantas akar kemiskinan, negara justru memelihara struktur yang melanggengkan ketimpangan hidup warga negaranya.
Akar dari kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal definisi garis kemiskinan, melainkan sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Dalam sistem ini, kekayaan menumpuk di tangan segelintir elite, sementara mayoritas rakyat berjuang dalam ketidakpastian, kesulitan, dan terjebak dalam pusaran gelap yang mendorong mereka ke jurang kemiskinan yang lebih dalam. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan layak semakin mahal dan sulit dijangkau. Negara sibuk menarik pajak dari semua kalangan, tidak peduli rakyat miskin ataupun susah dalam memenuhi kebutuhannya.
Di sisi lain, Negara justru obral amnesti pajak bagi orang-orang kaya. Negara juga tidak memberi jaminan kehidupan secara percuma, subsidi dibilang rugi dan bikin rakyat manja. Inikah negara demokrasi yang katanya untuk rakyat, oleh, dan demi rakyat? Nyatanya, para elite justru sibuk dengan kepentingan mereka sendiri.
Solusi-solusi yang ditawarkan pun hanya tambal sulam. Bantuan tunai bersyarat, subsidi terbatas, atau pelatihan kerja hanyalah ilusi partisipasi ekonomi yang tidak menyentuh akar masalah. Selama sistem kapitalisme masih menjadi pijakan, ketimpangan dan kemiskinan akan tetap menjadi realitas pahit bagi mayoritas rakyat.
Mewujudkan Kesejahteraan ala Islam
Dalam sistem Islam, negara memiliki tanggung jawab penuh dalam menjamin kebutuhan dasar setiap individu—pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan—tanpa dikaitkan dengan logika untung rugi pasar. Sumber daya alam dikelola negara untuk kepentingan umat, bukan dikomersialkan atau diserahkan kepada korporasi. Negara tidak mengukur kemiskinan berdasarkan angka PPP buatan lembaga internasional, tetapi pada realitas apakah kebutuhan dasar individu terpenuhi secara layak atau tidak, individu per individu.
Negara yang menerapkan Islam kaffah tidak bersembunyi di balik statistik. Ia hadir langsung dalam kehidupan rakyat, mengangkat martabat manusia dengan kebijakan yang adil dan sistemik. Dalam sistem ini, kesejahteraan bukan sekadar narasi politik, tetapi kewajiban negara yang tak bisa ditawar karena inilah yang mesti dipertanggungjawabkan di depan Allah SWT. kelak di akhirat nanti.
