Bogor (Ngabarin) – Menteri Kehutanan RI Periode 2004-2009 MS Kaban menjadi narasumber tunggal dalam peluncuran Forum Studi Sosial Politik (FSSP) yang dipimpin oleh wartawan senior Nuim Hidayat. Peluncuran lembaga studi itu dilakukan di kawasan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Sabtu sore (07/03/2026).
Bicara tentang politik Islam Indonesia yang akan datang, MS Kaban mengatakan, kondisi politik Islam ke depan tergantung pada kemampuan kekuatan politik Islam saat ini untuk membangun kebersamaan.
Secara filosofis mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut, belum terwujudnya kekuatan politik Islam saat ini karena umat Islam tidak kompak.
“Karena setiap shalat disuruh rapatkan shaf, barisannya nggak pernah rapat. Itulah kondisi hari ini politiknya orang Islam,” ungkapnya.
Sebelumnya, MS Kaban juga bicara soal peran tokoh-tokoh Islam, terutama tokoh-tokoh Partai Masyumi, di sekitar awal kemerdekaan Republik Indonesia. Karena tokoh-tokoh Islamlah yang telah bersidang dan berdebat saat penyusunan UUD, Kaban mengajak umat Islam agar sangat peduli dengan UUD 1945.
“Di sidang PPKI itu, tokoh-tokoh Islam kalau bersidang menggunakan dalil-dalil,” kata Kaban.
Kaban juga memuji para pendiri negara ini, yang membuat bentuk negara ini berdasarkan kesepakatan. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kata Kaban, Indonesia termasuk negara yang hebat. Sebab berdiri atas dasar kesepakatan, bukana atas dasar suku, golongan, kelompok atau bahkan orang per orang.
“Kalau berdasarkan suku, harusnya harusnya jadi negara Jawa. Tapi hebat, negara ini dirumuskan atas dasar kesepakatan dari suku yang berbeda-beda,” kata dia.
Secara spesifik, Kaban memuji Ketua Umum Partai Masyumi yang juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia ke-5, Mohammad Natsir.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Fraksi Masyumi di Parlemen RIS, Natsir mengusulkan Mosi Integral pada 3 April 1950 untuk membubarkan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mosi ini berhasil menyatukan negara-negara bagian, mengatasi krisis federalisme, dan sering disebut sebagai “Proklamasi Kedua” bagi keutuhan Indonesia.
Selain piawai di dalam negeri, Natsir juga pernah dipercaya untuk memimpin Rabitah Alam Islami yang berkedudukan di Mekkah, Arab Saudi.
Sementara itu, terkait lembaga Forum Studi Sosial Politik yang baru diluncurkan, Nuim mengatakan, lembaganya akan melakukan kajian-kajian dalam bidang sosial dan politik, mengadakan riset dan survei politik, pelatihan kepemimpinan, dan kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. []
