Surabaya (Ngabarin.net) — Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi. Penutupan ini dilakukan setelah seluruh jemaah haji Indonesia tiba kembali di Tanah Air pada Rabu (1/7/2026).
Kelompok terbang (kloter) terakhir, UPG-43, mendarat di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada pukul 17.05 WITA dengan membawa 242 jemaah. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya seluruh rangkaian operasional haji Indonesia tahun ini.
“Alhamdulillah, seluruh jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air dengan selamat. Atas nama Kementerian Haji dan Umrah, saya menyatakan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi secara resmi telah berakhir,” ujar Menhaj di Surabaya.
Sepanjang operasional haji 2026, pemerintah memberangkatkan 527 kloter yang mengangkut 202.636 jemaah haji reguler dari 16 embarkasi di seluruh Indonesia. Selain itu, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) juga memberangkatkan 16.585 jemaah haji khusus dan 1.016 petugas haji khusus.
Penyelenggaraan haji tahun ini diwarnai tantangan besar dalam melayani karakteristik jemaah yang sangat beragam. Karakteristik tersebut meliputi 44.247 jemaah lanjut usia, 170.700 jemaah berisiko tinggi, 370 jemaah berkebutuhan khusus, hingga 275 pengguna kursi roda.
Pemerintah menyiapkan seluruh layanan akomodasi, konsumsi, transportasi, pembinaan ibadah, hingga kesehatan secara maksimal. Hal ini dilakukan demi memastikan setiap jemaah dapat beribadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
Selama operasional berlangsung, pemerintah mendistribusikan sekitar 24,18 juta boks makanan untuk jemaah. Pemerintah juga mengoperasikan 15.212 bus antarkota perhajian serta 11.990 perjalanan (trip) bus shalawat.
Layanan kesehatan berlapis turut dihadirkan melalui tenaga kesehatan di setiap kloter dan klinik satelit. Fasilitas ini didukung oleh Klinik Kesehatan Haji Indonesia serta kerja sama dengan rumah sakit Arab Saudi.
Dalam aspek tata kelola, Kemenhaj menghadirkan sejumlah inovasi penting untuk meningkatkan efisiensi. Inovasi tersebut di antaranya penerapan alokasi kuota provinsi yang lebih berkeadilan dan penurunan biaya haji tanpa mengurangi kualitas layanan.
Pemerintah juga menambah embarkasi jalur cepat (fast track) serta menerapkan digitalisasi layanan. Selain itu, penyelesaian berbagai kontrak layanan di Arab Saudi dilakukan lebih awal.
Meski operasional telah berakhir, pemerintah memastikan pelayanan kepada jemaah belum sepenuhnya berhenti. Saat ini, masih terdapat 60 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi.
Kementerian Haji dan Umrah akan terus melakukan pendampingan medis kepada jemaah tersebut. Pendampingan dilakukan hingga seluruh jemaah dinyatakan laik terbang dan dapat dipulangkan ke Indonesia.
