Kedua, kasus rumah hadiah negara untuk Jokowi. Ia mendapat hadiah jauh lebih besar daripada Presiden sebelumnya yang berdasar aturan rumah senilai maksimal 20 Miliar atau tanah 1500 M2. Sedangkan Jokowi memperoleh 12.000 M2 yang jika dinilai harga tanahnya saja minimal 120 Miliar belum bangunan. Tanah itupun sudah “dikorupsi” 3000 M2.
Penggelontoran Bansos Pilpres 2024, dana APBN proyek IKN, bancakan tambang nikel, timah, batubara, emas dan lainnya, manipulasi hutang luar negeri, Kereta Cepat, Tax Amnesti, gratifikasi dan fadilitasi famili, BTS, hingga Judi Online potensial untuk menggendutkan rekening Jokowi. Kolusi penguasa dan pengusaha menjadi modus dari korupsi strategis nasional (KSN).
Strategis dan sistematis korupsi Jokowi dimulai dari identitas atau ijazah palsu (documentary corruption) kemudian penyalahgunaan jabatan atau wewenang (authority corruption) dan berakhir pada perampokan kekayaan (financially corruption).
Pemeriksaan korupsi Jokowi harus bersifat menyeluruh, meski KPK dapat memulai dari kasus per kasus. Mega korupsi Jokowi harus mulai diusut. OCCRP tidak sembarang mempublikasi.[]
M. Rizal Fadillah, Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 21 Januari 2025
