Menhan Lantik 12 Tenaga Ahli DPN, Ada Putra Cak Nun dan Hotman Paris

Jakarta (Ngabarin) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), memimpin Upacara Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Tenaga Ahli DPN di Kemhan, Jakarta, pada Kamis (15/01) lalu.

Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Ketua Harian DPN Nomor KEP/3/KH/X/2025 sebagai langkah strategis untuk memperkuat kapasitas pemikiran strategis DPN dalam merespons tantangan global.

Sebanyak 12 pakar dari berbagai disiplin ilmu dilantik sebagai Tenaga Ahli Utama, Madya, dan Muda pada bidang Geoekonomi, Geopolitik, dan Geostrategi, guna mendukung pelaksanaan tugas DPN secara optimal.

Dua di antara 12 orang yang dilantik itu adalah Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang dikenal sebagai Noe, vokalis band Letto, yang merupakan putra dari Emha Ainun Najib (Cak Nun), dan Frank Alexander Hutapea, yang merupakan anak sulung dari pengacara Hotman Paris Hutapea.

Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan bahwa Noe Letto beserta tenaga ahli lainnya akan bertugas memberikan masukan, kajian, dan rekomendasi sesuai bidang keahliannya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPN.

“Dalam mekanismenya, tenaga ahli menyampaikan masukan dan rekomendasi melalui forum dan tata kerja Dewan Pertahanan Nasional sesuai struktur yang berlaku,” kata Rico kepada wartawan di Jakarta, Ahad (18/01) dikutip dari ANTARA.

Intinya, kata dia, para tenaga ahli yang memiliki keahliannya masing-masing itu akan berkontribusi pemikiran strategis lintas disiplin, mulai dari perspektif sosial, kebudayaan, dan komunikasi strategis yang relevan untuk memperkaya kajian DPN.

Nantinya, kontribusi pemikiran itu akan menjadi bahan pertimbangan kolektif pimpinan dewan termasuk Menteri Pertahanan, sehingga keputusan tetap berada dalam koridor kelembagaan dan kepentingan strategis pertahanan negara.

Rico mengatakan bahwa pemerintah memastikan bahwa pengisian Tenaga Ahli DPN sepenuhnya diarahkan untuk memperkuat kualitas kebijakan pertahanan Indonesia. “Tidak dikaitkan dengan latar belakang keluarga maupun faktor non-institusional lainnya,” katanya. []

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU