Maka, dampaknya lagi-lagi dalam kontekstual negara yang sesungguhnya milik rakyatlah yang jadi korban: selalu menderita dan dimiskinkan.
Negara bukan lagi pengantar kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Tetapi, hanya teruntuk kelompok elitisme yang tadinya sesungguhnya diberi kuasa oleh rakyatnya sendiri. Suatu pengkhianatan dan perampasan kedaulatan.
Dari sini pantaslah jikalau Jokowi dianugerahi oleh OCCRP sebagai Kepala Negara, pemimpin negara terkorup dan rakyatnya termelarat kedua di dunia. Masing-masing setelah Suriah dan Zimbabwe.
Di tengah-tengah NKRI berada sudah dalam kehancuran konstitusional dan nyaris di ujung jurang kegagalan dan perpecahan polarisasi ini, Prabowo Subianto hadir sebagai Presiden “yang dimenangkan” oleh Jokowi. Kemenangan Pilpres 2024 yang dipenuhi oleh jelaga kecurangan itu, adalah awalnya sangat tricky dipenuhi pengelabuan.
Sehingga, patut diduga apakah pengelabuan itu untuk kepentingan keberlanjutan kekuasaan Jokowi melalui Gibran mendampingi Prabowo agar selalu terjadi “Matahari Kembar”? Atau, pengelabuan itu malah justru dilakukan oleh Prabowo sendiri sebagai taktik strategi untuk kepentingan rakyat?
Kedua pergeseran inilah yang perlu dibuktikan oleh Prabowo kemana arahnya setelah melewati enam bulan jabatan an sich kepresidenannya nanti.
Yang jelas, dengan segala keberanian Prabowo telah mengambil resiko terhadap beban berat akibat dan dampak segala “keburukan” dan “kegagalan” Jokowi mengurus negara.
Kesadaran akan hal ini seharusnya diyakini oleh Prabowo untuk tetap waspada berhati-hati dan mencoba “menjauh” dari pengaruh Jokowi beserta ternak-ternaknya di lingkarannya. Sekaligus, menisbikan peran Gibran sebagai Wapres, sesungguhnya tak sangat signifikan pula.
Terutama, terhadap program yang ujug-ujug mengejutkan hadir dengan dibentuknya Danantara.
Memang negara tengah butuh dana likuiditas yang tengah semakin mengering untuk pembiayaan-pembiayaannya. Danantara itu prinsipnya mengakumulasi modal yang berasal dari saving masyarakat juga. Ia seperti bagian muara dari kebijakan moneter pemerintah. Setelah kebijakan fiskal dari pajak rakyat sudah pula menyentuh ke level suhu demam panas tinggi 60% dari income APBN.
Akumulasi dana Danantara itu dengan mengkompilasi aset-aset yang dimiliki oleh korporasi-korporasi besar negara (korporasi perbankan, telekomunikasi dan tambang, dlsb) diharapkan bakal terhimpun 12.000-14.000 triliun berasal dari tabungan penyertaan masyarakat. Ini akan dijadikan jaminan kepercayaan bagi negara untuk membuka kerja sama investasi dengan negara-negara lainnya.
