Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi, Prof. Hikmahanto Juwana kemudian menyampaikan bahwa kebijakan Israel, yang digerakkan oleh ‘dendam pribadi’ terhadap kelompok Hamas, tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional.
Menurutnya, kebijakan Israel untuk memastikan Gaza bebas dari pejuang Hamas dan untuk mengembalikan Sandra yang dikuasai oleh Hamas telah menimbulkan tragedi besar, yang bahkan melibatkan upaya hukum internasional seperti laporan dari Afrika Selatan ke International Court of Justice (ICJ) mengenai tuduhan genosida terhadap Israel.
Guru Besar Universitas Indonesia (UI) itu juga menyoroti peran Mahkamah Kejahatan Internasional yang telah memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Perdana Menteri Israel Netanyahu, untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya.
Mantan Diplomat RI dan penulis Dian Wirengjurit menambahkan, tragedi ini bukan hanya masalah agama, melainkan juga masalah politik yang memiliki akar dalam perebutan wilayah, ideologi, dan sumber daya alam.
Mantan Dubes Indonesia untuk Iran itu menyoroti dukungan yang diberikan oleh negara-negara Arab terhadap Hamas serta peran negara-negara besar, seperti China, yang ikut campur dalam isu Palestina meskipun bukan negara dengan mayoritas Muslim. Menurutnya, tragedi ini adalah hasil dari dinamika politik global yang rumit dan berkembang.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Periode 2005-2015 Prof. Din Syamsudin menyampaikan pandangannya tentang kompleksitas masalah Israel-Palestina yang sangat sulit untuk diprediksi.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mengingatkan, konflik ini bermula sejak Deklarasi Balfour 1917, yang masih menyisakan dampak buruk hingga kini. Prof. Din juga mengaitkan Zionisme dengan klaim tempat suci yang memperburuk konflik.
Mantan Ketua Umum MUI ini menilai hubungan internasional, termasuk kebijakan bebas visa Israel ke Uni Emirat Arab sementara negara mayoritas Islam seperti Indonesia tidak mendapatkan hak yang sama, semakin memperparah ketegangan ini. []
