Dan terbuktikan muaranya segala resiko dan beban politik sangat sulit ini harus ditanggung di pundak Prabowo sendirian.
Pengaruh Jokowi terasa masih tampak lekat, pekat dan kuat. Membuat Prabowo di mata publik seperti terjebak dalam kubangan politik ambiguitas, ambivalensi dan kepura-puraan (pretending).
Ini menciptakan kondisi politik seolah keabu-abuan, pengarsiran dan pengelabuan dalam kepemimpinan pengelolaaan pemerintahannnya.
Prabowo selalu mengundang kegaduhan publik. Diduga citranya seolah masih menjadi boneka dan berada di ketiak Jokowi.
Itu masih terasakan dikarenakan Prabowo tak lepas dari sikap kekurang tegasannya, tidak mandiri dan tidak cukup berani mengambil keputusan untuk membuat perubahan signifikan dan revolusioner.
Sebagaimana saat disampaikan pidato pelantikannya seolah telah melepaskan ikatan dari Jokowi yang selalu mengistimewakan kepentingan oligarki rent seeking yang sudah pasti masih membuntutinya.
Atau sesuai dengan buku yang dituliskannya dalam Paradoks Indonesia seluruh pekerjaan Presiden itu pro dan demi kepentingan kesejahteraan rakyatnya.
Tampaknya akankah menyilet lidahnya sendiri bahwa semua hal pro daulat rakyat itu sekedar hanya “omon-omon” belaka?
Ternyata, adanya sinyal pertanda Prabowo lebih memilih kepada pendekatan euphimisme politik itu sungguh tak terbantahkan. Dalam bentuknya berupa politik rekonsiliasi kebersatuan. Seperti dirinya saat di rekonsialiasi Jokowi. Sebaliknya, kini Jokowi direkonsiliasi pula oleh Prabowo.
Bahayanya, ini bisa dimanfaatkan oleh Jokowi justru sebaliknya untuk melindungi diri dan keluarganya dari musuh-musuh politiknya yang menginginkan mengadili dan memenjarakan dirinya serta memakzulkan Gibran.
Pun dicirikan dalam kebijakan terhadap penanggulangan hukum bagi para koruptor lebih cenderung untuk melakukan pengembalian dengan pengampunan ketimbang diberlakukannya RUU perampasan aset sebagai upaya memiskinkan para koruptor. Sekaligus, untuk menimbulkan efek jera. Tampaknya jauh api dari panggangnya bagi Prabowo.
Demikian pun dengan adanya kenaikan PPN 12%, adalah salah satu fakta nyata begitu ambiguitasnya keputusan politik kepemimpinan Prabowo yang tak mandiri.
