Bahkan, seperti hanya lempar batu sembunyi tangan menyalahkan pihak lain bahwa itu adalah inisiasi sekaligus sudah persetujuan PDIP.
Tidak melihat akar substansi masalahnya bahwa adanya kenaikan PPN 12% disebabkan oleh beban tanggungan ekonomi terhadap APBN yang telah ditinggalkan Jokowi.
Jika terus-menerus sedemikian dikuatirkan Prabowo tidak lagi menjadi sebagai macan Asia, tetapi seperti kucing Bobby yang selalu mendampinginya di istana: lembut, gemoy dan lucu. Kebijakannya bakal selalu dijadikan bahan kelucuan dan percandaan, bahkan cemoohan publik saja.
Tanpa bersikap lebih sensitif lagi dalam kepekaannya melihat betapa telah semakin menderitanya rakyat selama satu dekade diinjak, ditindas dan diintimidasi oleh kekuasaan rezim dzalim Jokowi.
Maka, resultante politik kemunculan Revolusi Kedua sungguh takkan terelakkan. Revolusi Kedua itu akan menemukan jalannya sendiri melalui:
Pertama, membanjirnya pengajuan legal standing untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi dengan banyak pelbagai kasusnya saat di masa jabatannya, seperti yang terdaftar di lembaga pengadilan: kasus izajah palsu, KM 50, PIK 2 dll yang pasti akan banyak gugatan lain menyusul.
Kedua, atau bakal melalui demonstrasi massa yang kali ini akan digerakkan oleh pelbagai elemen dan komponen politik dan hukum kolektif—berbeda dengan kepemimpin kolektif gerakan 98 yang diinisiasi oleh mahasiswa dan kampus—dengan sasaran utamanya, adalah memakzulkan Gibran.
Akan lebih mirip demonstrasi massa saat menjatuhkan pencalonan Kaesang menjadi calon Gubernur DKJ yang sifatnya simultan dan sporadis di seluruh pelosok tanah air.
Di Jakarta menduduki parlemen DPR dengan menyatakan mosi tidak percaya terhadap Gibran dan memakzulkannya.
Kemudian, DPR-MPR melakukan referendum nasional melalui Sidang Istimewa DPR dan MPR untuk menentukan siapa pengganti Gibran.
Akhirnya, Revolusi Kedua itu tanpa bisa dicegah pasti akan tiba saatnya. Dan itu takkan memakan waktu lama lagi. Takbir! Wallahu a’lam Bisshawab.
Babakan Mustikasari-Bekasi, 27 Desember 2024.
Dairy Sudarman, Pemerhati politik dan kebangsaan. Pemred VT Indonesia Media Center+
