Jatuhnya mantan Presiden Soeharto rezim berkuasa 32 tahun Orde Baru dikudeta secara demonstrasi massa oleh kepemimpinan kolektif gerakan politik ’98, dikenang dalam sejarah sebagai Revolusi Pertama.
Berbeda situasi sekarang — meskipun Rezim Jokowi berkuasa hanya satu dekade. Ternyata, alasan rasional yang menyebabkan Revolusi Kedua harus segera digerakkan, kesungguhan kebenaran dan keadilannya, adalah suatu keniscayaan kedaruratan.
Mengingat, situasi politiknya sekalipun Republik ini tampak aman dan damai , sesungguhnya —seperti menyimpan dan mengeram api dalam sekam—secara faktual struktural politik lebih parah. Sewaktu-waktu bisa memicu sumbu bom Revolusi Kedua itu menyala bakal meledak dahsyat.
Yaitu, diakibatkan kemunculan politik dinasti serakah dan oligarki rakus yang melanggar hukum konstitusional telah sungguh-sungguh sangat merusak seluruh sendi, harkat, martabat dan peradaban perikehidupan berkerakyatan, bernegara dan berbangsa.
Boleh jadi Jokowilah otak biang kerok dan keladi serta orang paling bertanggung jawab atas segala kerusakan itu.
Sehingga, sepantasnyalah dalam sejarah sepanjang kepemimpinan Presiden di Republik ini disebut sebagai Presiden terparah dan terberengsek.
Jokowilah sekalipun telah lengser, berperan menjadi aktor curang dan licik perekayasa utama di balik terpilihnya pasangan Presiden Pragrib yang menandai misi berkelanjutannya kemudian. Masih melekat dan membekas betapa cawe-cawe politik Jokowi luar biasa meninggalkan legacy terburuk bagi publik di Republik ini ke depan.
Terutama, kritikan sangat pedas dan dikecam keras dilontarkan dari komunitas masyarakat menengah yang sadar hukum, etika, intelektual dan agama yang pada saat Pilpres 2024 mayoritas mendukung Anies-Muhaimin. Termasuk, mantan pendukung Prabowo Subianto sendiri semasa Pilpres 2014-2019 dan 2019-2024.
Hingga kini, keduanya sebagian menyisakan sebagai aktivis politik bergabung membentuk banyak komunitas LSM oposisi yang melawan dan menentangnya.
Khususnya, adanya mengalir sangat deras aspirasi keinginan untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi serta memakzulkan Gibran sesegera mungkin.
Dikarenakan di tengah-tengah minimnya para lembaga politik formal oposan dari partai. Tersisa tinggal PDIP sendirian dikeroyok oligarki partai seraksasa KIM Plus diduga dikuatirkan akan menjadi pengendali dan kaki tangan baru Jokowi.
Atau dari masih tebalnya legacy kolusi dan korupsi di lembaga-lembaga tinggi negara, seperti MA, MK KPK, Kejaksaan Agung dan DPR . Termasuk, TNI dan Polri. Pun Kabinet Penguasa-Pengusaha yang di-back up kekuatan para oligarki korporasi menjadi sentral komando perintah Istana.
Membuat kelanggengan kejahatan kolusi dan korupsi kelompok mereka ini diperangkap dan disergap dengan todongan senjata politik penyanderaaan (hostages political) Jokowi yang membuat mereka pun tak berkutik bak bebek lumpuh yang takut terpenjarakan!
