Oleh: Prof. Didik J Rachbini, Ph.D.*
Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menilai bahwa pemilihan langsung sangat mahal dan kembali mengusulkan agar khusus pilkada dilaksanakan secara tidak langsung.
Namun, tidak berarti bahwa pemilihan tidak langsung lalu bebas dari masalah karena hanya elite yang terlibat di dalam pemilihan tidak langsung tersebut.
Bahkan setahun yang lalu, Presiden Prabowo Subianto sudah juga menyampaikan usulan agar pemilihan kepala daerah tidak diselenggarakan secara langsung namun kembali dilakukan oleh DPRD untuk menekan biaya politik dan banyak komplikasi sosial kemasyarakaan lainnya.
Pada saat itu pun banyak protes dan penolakan dari berbagai kalangan. Sebab jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD seperti zaman pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto, itu akan menghilangkan hak pilih rakyat sekaligus memundurkan sistem demokrasi.
Sebelum Ketua Umum Golkar, usulan ini sudah disampaikan oleh presiden pidatonya pada puncak perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, 12 Desember 2024 yang lalu.
Jadi usulan ini terus bergulir karena biaya ekonomi dan non-ekonominya sangat mahal dengan harapan pilkada berjalan lebih efisien. Presiden Prabowo memberi alasan praktik pemilihan tidak langsung juga telah dilaksanakan di berbagai negara, termasuk negara tetangga.
“Saya melihat negara tetangga lebih efisien seperti Malaysia, Singapura, India, memilih anggota DPRD sekali, ya sudah DPRD itu yang memilih Gubernur dan Bupati.” Menurut presiden: “Sistem ini terlalu mahal. Dari wajah yang menang saya lihat lesu, apalagi yang kalah.”
Saya melihat komplikasi yang lain dari sistem pemilihan langsung pada masa teknologi IT dan AI sekarang ini. Selama dua dekade terakhir ini pemilihan langsung ditandai oleh keterlibatan Alien, AI, bots, buzzer dan barang asing lainnya, yang merusak sendi-sendi demokrasi.
Karena itu, pemilihan langsung, meskipun bersifat “one man one vote”, terbuka menjadi alat eksploitasi dan manipulasi para elite di dalam demokrasi karena menguasai uang dan teknologi tersebut. Suara rakyat, yang berasal dari suara hati nurani dan keinginan manusia untuk memilih pemimpinnya.
Namun dengan kehadiran AI, maka dialog di dalam demokrasi disapu oleh suara mesin, provokasi buzzer, bots, AI dan mesin-mesih alien, yang masuk ke dalam sistem, menjajah dan menjarah demokrasi secara brutal. Hasilnya adalah pemimpin pencitraan, yang tidak menampakkan wajah aslinya, seperti terlihat pada kepemimpinan Jokowi, yang dihasilkan dalam pemilihan langsung dengan penuh keterlibatan mesin-mesin manupulatif, buzzer, bots, dan AI. Ini semua merupakan barang asing dan alien-alien baru di dalam demokrasi .
Jika pemilihan langsung dikurangi pada sisi pilkada, maka kita bisa mengurangi alien-alien dan mesin-mesin AI tersebut masuk ke dalam demokrasi kita. Tetapi jika kembali ke dalam sistem seperti dipraktikkan oleh presiden Soeharto, maka pembajakan demokrasi oleh elite terjadi kembali. Ini sama dengan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya, bahkan bisa lebih sadis lagi kebrutalan pembajakan demokrasi menjadi otoriter, seperti dulu.
Karena itu, mesin-mesin AI, buzzer dan alien-alien tersebut harus diatur oleh pemerintah. Di sini Kementrian Komdigi masih gagap dan bingung dengan masalah interelasi demokrasi sejati dan kebebasan bicara dari anggota masyarakat dengan masuknya narasi berasal dari AI, yang cenderung manipulatif.
Demokrasi adalah kebebasan berbicara dari keinginan dasar “free will” manusia untuk menemukan pemimpinnya, tetapi hadirnya alien, buzzer dan AI di dalam pilpres dan pilkada merupakan cacat substansi dari demokrasi tersebut.
