Presiden ‘Genuine’: Anies Rasyid Baswedan

Ini bukan karena tidak atau mendukung. Apalagi, karena ada koneksi kepentingan, patronisme, atau suatu partnership, sekalipun seperti ditunjukkan banyak puluhan, bahkan ratusan adanya sukarelawan mandiri khas dan spesifik pendukungnya dengan melabelinya nama Anies. Sama sekali memang bukan kader dan atau LSM organisasi bentukannya.

Terlebih, apalagi karena fanatisme buta yang seringkali menebar asap panas berbau SARA. Hal-hal yang menjadi primordialisme politik itu justru akan menghalangi dan meracuni demokrasi murni yang reasonable:

Maka, pilihan politiknya harus berkesadaran concencius berdasarkan intelektualitas, moralitas dan religiusitas dalam menilai bibit, bebet dan bobot. Brilian dalam birokrasi, meritokrasi, teknokrasi dan konstitusi serta mumpuni dalam karakter dan jiwa tokoh kenegarawanannya untuk menentukan calon pemimpin suatu bangsa.

Itulah, point of view terhadap Anies. Anies itu genuine menjadi Presiden tanpa cela, nila dan tanpa percik kotoran KKN sedikit pun. Anies memang pantas dan layak. Karena ia hadir sebagai suatu pembawa kebaruan murni dan perubahan radikal.

Kebaruan dari suatu sejarah panjang perjalanan kepemimpinan kepresidenan negara ini. Dan perubahan dari banyak status quo yang akan menyumbat kemajuan pembangunan bangsa ini sebagai jalan bebas hambatan negara untuk mengantarkan menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

Maka, Anies banyak dijegal sekalipun awalnya ia menjadi juru bicara rezimnya sendiri. Direshufle dari Kabinetnya bukan karena ia tidak kapabel dan berintegritas. Tetapi, ia melawan pengingkaran dari suatu kebenaran dan kejujuran kinerja kementerian yang harus dan terus dijaganya:

Mentransparansi kelebihan jumlah gaji guru dan biaya sertifikasi yang mencapai dua puluhan triliun telah dikembalikan ke negara. Atau ia mengumumkan akan memeriksa setiap ijazah strata pegawai ASN -nya gegara dari BRIN ada temuan peneliti yang disinyalir berijazah palsu.

Tetapi, bagi rezim tindakan kedua Anies itu yang membuat rezim penguasa Jokowi was-was, ketar-ketir dan kegerahan. Apakah memang itu karena ada relevansinya dengan pretensi kebenaran jika Jokowi itu berijazah palsu? Yang hingga kini masih terus menjadi pergunjingan publik?

Melewati itu faktualisasinya tidak membuat Anies jatuh tersungkur. Sebaliknya, ternyata terus melaju kencang. Tersingkir dari Kabinet, malah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu. Suatu wilayah legitimasi politik yang menjadi kekuasaan otonominya ibukota, suatu kota megapolitan modern pusat bisnis terbesar, sekaligus menjadi miniatur Indonesia.

Jabatan ini seperti menjadi turbulensi antara hidayah dan nurbuah. Sebagai suatu pengayaan pengalaman dan keilmuan dirinya dalam mengasah jiwa dan karakter kepemimpinannya menjadi the Rising Star baru bakal menjadi calon Presiden di Republik negeri ini.

Dan itu terbuktikan semakin tinggi harapan dijunjung, angin topan badai besar pun dahsyat menerjangnya. Tak terhitung tuduhan miring, hoax, bullying, bahkan fitnah keji menerpanya dihembuskan lawan politiknya. Ternyata, rezim sang penguasa zalim berkelanjutan yang ingin meraih ketiga periode kursi dan istana kekuasaannya.

Tapi Anies tak gentar. Di hari pertama menjabatnya, dia sudah mengumumkan penghentian proyek reklamasi di pantai teluk utara Jakarta. Suatu keberanian luar biasa melawan dengan “menghantam” langsung Aguan, sebagai alarm peringatan yang mampu mengguncang publik. Yang sekarang menjadi kepala sembilan naga oligarki. Justru, karena diberikan privilis PSN oleh Jokowi secara kolusisme kekuasaan Presiden di PIK 1 dan PIK 2:

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU