Inilah bentuk imperialisme gaya baru sesungguhnya dari penjajah baru yang harus dilawan dan dihancurkan sehabis-habisnya supaya dapat merebut dan mewujudkan pencapaian meraih “merdeka kedua” itu. Tetapi, harus dengan cara apa?
Dan apakah Jokowi menggandeng Prabowo itu akan tepat sasaran mewujudkan tujuan dari “rekonsiliasi kebersatuan menjadi “sinkronisasi keberlanjutan” bersama menjadi dwi tunggal dalam naungan sistem politik negara: politik dinasti dan oligarki untuk menenggelamkan sistem konstitusional UUD 1945 dan Pancasila berdasarkan demokrasi berkedaulatan rakyat?
Itulah semangat teriakan aspirasi segenap rakyat, negara dan bangsa Indonesia seluruhnya saat ini hanya tinggal menggantungkan dan tergantung Prabowo.
Kunci handalnya hanya ada pada Prabowo ketika telah menjadi Presiden penguasa tertinggi pemimpin rakyat sebanyak 270 juta.
Pilihannya hanya dua: Prabowo menerima tujuan “sinkronisasi keberlanjutan” itu bersama Jokowi dwi tunggal dalam sistem politik dinasti dan oligarki itu?
Atau dengan segala daya upaya inherent diriny menggugah kesadaran jiwa, segenap intelektualitasnya dan semangat patriotisme nasionalisme —seperti ditorehkannya dalam kitab monumentalnya Paradoks Indonesia —- justru memilih berpihak kepada kepentingan rakyatnya —sekalipun harus berkorban masuk bui bareng Jokowi seandainya Prabowo terbukti melakukan tindak pidana akibat jeratan politik sandera Jokowi?
Tampaknya sekarang insting dan naluri Prabowo dalam aras ketegasan dan keberaniannya mulai tergerak. Prabowo dalam melewati 100 hari kinerjanya sudah mulai kelihatan sepertinya tengah menerapkan strategi politik “Kuda Troya”.
Ketika seorang Raja Odysseus melawan kekuatan Kerajaan Romawi yang maha besar tidak harus menggunakan perlawanan melalui peperangan fisik bertumpah banjir darah lagi yang memang tak perlu dilakukan karena hanya akan sia-sia saja hasilnya.
Prabowo hanya menggunakan kecerdasan berpikir mengeluarkan strategi kebijaksanaan politik melalui relung-relung wisik kalbunya selaras adanya yang menjadi munajat dan nurbuat Allah SWT —bak seperti pitutur peribahasa Jawa mikul duwur mendem jero — dalam tanggung jawabnya memikul kebenaran dan keadilan dengan memberi ruang bagi upaya-upaya penegakan supremasi hukum. Tanpa merepresif, memperkusi dan atau mempersulit upaya-upaya pengusutannya secara hukum.
Seperti juga yang tengah mengalir deras sebagai aspirasi yang sangat diinginkan oleh komunitas masyarakat dan LSM oposan untuk wajib mengadili dan memenjarakan Jokowi serta memakzulkan Gibran sebagaimana telah banyak diajukan legal standing pelbagai gugatan perkaran hukumnya terhadap keduanya.
Terlebih, OCCRP dengan lebih meyakinkan telah menetapkan Jokowi sebagai nominasi finalis ketiga di dunia sebagai kepala negara terkorup di dunia.
Dan ini ujian bagi Prabowo untuk memastikan penegakkan supremasi hukumnya siapa-siapa saja yang akan dikenakan sanksi hukum pelanggarannya terhadap perundang-undangannya, terkait dimulai penindakan pembongkaran modus kasus pagar laut 36,1 km di pantai utara Tangerang saja terlebih dahulu.
