Jakarta (NGABARIN) – Para petinggi Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menemui jajaran Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk meminta nasihat dan dukungan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji ke depannya.
Dalam pertemuan di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis malam (06/02), Kepala BP Haji RI Moch. Irfan Yusuf yang didampingi Wakil Kepala Badan Dahnil Anzar Simanjuntak beserta jajaran, menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan optimal.
“Dengan kolaborasi ini, kami berharap penyelenggaraan haji dapat lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia,” ujar Irfan Yusuf, dalam keterangannya, Jumat (07/03).
Sementara itu, Wakil Kepala BP Haji RI Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan haji, dengan fokus pada efisiensi dan profesionalisme.
“BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta visi tri sukses yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi haji, dan sukses peradaban,” kata dia.
Dalam pertemuan ini, juga dibahas dukungan Muhammadiyah terhadap revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, agar BP Haji RI dapat Optimal menjalankan tugasnya secara penuh sesuai mandat Presiden.
Selain itu, dibahas wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi, demi optimalisasi manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat di Tanah Air.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik komitmen BP Haji RI dan menegaskan pentingnya pengelolaan haji yang matang, mengingat kompleksitasnya yang mencakup aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik.
“Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan,” kata dia.
Haedar juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana haji, mengingat besarnya perputaran dana dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan.
Dari sisi politik, ia menyoroti bahwa penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi, sehingga membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional.
