Jika data itu telah dipergunakan semenjak lama sebelumnya, maka kelebihan dana transfer jika tidak dilaporkan secara transparan oleh menteri di era yang bersangkutan berakibat fatal dan potensial merugikan keuangan negara dengan terjadinya korupsi.
Paling tidak dibongkarnya oleh Anies modus itu terbuktikan dan menunjukkan satu hal bahwa masalah klasik dan mendasar di seluruh kementerian kabinet Jokowi yang paling parah dan amburadul, adalah masalah penyelewengan dan penggelapan data awal mulanya.
Bisa dibayangkan jika terjadi semakin besarnya penyimpangan dan penyelewengan data di setiap kementerian itu ada, maka akan semakin besar pula angka potensial penyimpangan dan penyelewengan serta penggelapan itu yang dikorupsi.
Untungnya, Anies tak kompromis dan tetap melawan sehingga di-reshuffle. Itu berarti, beruntung Anies pun lolos dari jebakan lanjutannya yang bisa dijadikan oleh Jokowi sebagai politik penyanderaan di kemudian hari.
Setelah di-reshuffle itu Anies benar-benar menjadi manusia bebas, manusia merdeka, free-free freedom Anies.
Dan hanya berselang tiga bulan —semoga itu sudah dinurbuatkan oleh Allah Dzat Yang Maha Tinggi, Anies menggemparkan publik memenangkan Pilkada DKI Jakarta menjabat Gubernur.
Sudah pasti akan memiliki kekuasaan atas otonomi daerah yang tak bisa dikutik-kutik lagi otorisasinya oleh Presiden sekalipun. Terlebih, di DKI Jakarta, sebagai daerah yang memiliki banyak privilis sebagai ibukota negara saat itu.
Maka, sangat luar biasanya Anies baru sebulan menjabat Gubernur DKI menepati janji kampanyenya dengan segala keberanian dan ketegasannya menutup dan membatalkan kelanjutan proyek reklamasi pulau G dan H PIK 1 di pantai teluk utara Jakarta.
Bukan lagi menjadi rahasia umum, proyek reklamasi pantai PIK 1 yang persetujuannya di masa Jokowi Gubernur menandai dimulainya perkongsiannya dengan Aguan ini seharusnya termasuk menjadi bagian kategori sebagai dana korupsi. Dikarenakan adanya fee atas proyek reklamasi pantai di PIK 1 tersebut disinyalir dijadikan ongkos logistik untuk pencalonan Jokowi sebagai Presiden 2014-2019.
Dari sini pulalah cikal-bakal terjadinya permasalahan pengembangan di PIK 2 yang sesungguhnya pun tak dikenakan status PSN hingga kini. Keserakahan dan kerakusannya sampai menyentuh dan mengusik harga diri dan kedaulatan bangsa memperagakan tindakan pemampasan dan intimidasi terhadap tanah rakyat bak era kolonialisasi baru seperti “membangun kota negara dalam negara”.
Selama satu dekade kekuasaan rezim keberlanjutan Jokowi ini terbuktikan adanya keistimewaan keintiman hubungan Jokowi-Aguan mensindikasikan bahwa semenjak itu para oligarki rent seeking itu menjadi mitra strategis yang dari segala segi kemudian mempengaruhi dan mengendalikan pemerintahannya.
