Anies Solusi Kepemimpinan Bangsa

Masih melekat di ingatan, ketika Anies mulai memasuki kancah kinerja birokrasi dan meritokrasi dalam keterlibatannya di pemerintahan kabinet Jokowi menjabat menteri di kementerian pendidikan dan kebudayaan lalu.

Itu sesungguhnya bagi Jokowi Anieslah yang bak api dalam sekam selalu menjadi batu ganjalan bagi kelancaran keberlangsungan kepemimpinan pemerintahan Presiden Jokowi yang memang sudah cenderung korup dari awalnya.

Kemudian, baru saja melintasi masa jabatannya dua tahun, benar saja Anies di-reshuffle. Publik pun dibuat geger dan terkejut mempertanyakan apa dan kenapa alasannnya?

Lama-kelamaan dengan kesadaran publik sendiri memahami:

Pertama, saat Anies mengeluarkan kebijakan program memvperifikasi memeriksa keaslian ijazah asli di lingkungan BRIN terkait kompetensi keilmuannya.

Jelas, langsung tidak langsung menjadi rigrid memicu sensivitas ketakutan Jokowi sendiri. Anies pun di mata Jokowi dicurigai disinyalir sebagai anasir influencer yang bisa memacu publik akan menelisik Jokowi terkait pembuktian keaslian ijazahnya. Terlebih, Anies juga alumni UGM meskipun tak seangkatan.

Itu terbuktikan, sekalipun faktanya Anies diam dan tak pernah aktif dan atraktif turut meng-“approval” soal keaslian ijazah itu.

Hingga kini masih menjadi legal standing proses pemidanaan oleh advokasi Eggi Sudjana cs beberapa kali telah mensidangkannya di lembaga peradilan tetapi hasilnya bak mobil dengan ban gembos.

Yang sesungguhnya sangat sederhana penyelesaiannya, tetapi sangat sengaja digantung dan diperumit oleh Jokowi. Menjadikan indikasi semakin meyakinkan bahwa ijazah Jokowi memang palsu?

Kedua, pun terkait Anies melakukan notifikasi pemeriksaan terhadap alokasi gaji ASN para pendidik di lingkungan kemendikbud. Ternyata, Anies menemukan ada kelebihan dana transfer 23,3 T. Anies sesegera memberitahu kementerian keuangan melalui surat resmi.

Alih-alih Anies melakukan laporan pemberitahuan transparatif melalui surat resmi itu, malah dibalas air tuba. Pemerintah pusat cq kementerian keuangan justru menyatakan adanya keluaran biaya kelebihan itu datanya justru berasal dari kemendikbud sendiri.

ARTIKEL TERKAIT

TERBARU