Dan satu-satunya orang dari aparatur pemerintah yang berani melawan dan menentang kekuatan kekuasaan oligarki itu, adalah hanya Anies.
Oleh karena itu pulalah bagi Jokowi, Anies adalah menjadi “musuh abadi” dirinya yang selalu dijegal, di- bully bahkan difitnah oleh sekelompok influencer dan buzzer yang memang sengaja dipersiapkannya.
Semenjak Anies menjabat Gubernur hingga kemudian dalam upayanya pencalonannya sebagai Presiden, apa dan bagaimana pun caranya Anies itu suatu keharusan untuk disingkirkan dan dikalahkan.
Sebaliknya, itu sangat berbeda dengan Prabowo. Sekalipun Jokowi bagi Prabowo, adalah “musuh bebuyutannya” selama satu dekade dua kali di ajang Pilpres, ketika Prabowo menerima rujuk —sekalipun dengan alasan demi “rekonsiliasi kebersatuan” —bergandengan tangan dengan Jokowi kemudian dijadikan menteri anggota Kabinet Jokowi di kementerian pertahanan.
Sesungguhnya, dengan peristiwa itu Prabowo sudah mengalami dan melengkapi sempurna hattrick kekalahannya dan kebodohannya.
Sekaligus, masuk ke dalam mulut menganga buaya yang tak lain itu jebakan dalam perangkap politik penyanderaan yang merupakan senjata pamungkas ampuh Jokowi bilamana nanti diperlukan— seperti sudah adanya gembar-gembor oleh publik Prabowo terindikasi korupsi di proyek food estate dan pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dari Perancis.
Jadi tampak semakin jelas, dari politik “rekonsiliasi kebersatuan” kemudian memungkinkan menjadi politik “sinkronisasi ” keberlanjutan” sesungguhnya itu hanya merupakan tricky politic permainan kotor Jokowi semata-mata untuk demi melanggengkan pengaruh legacy kekuasaannya dari luar Istana.
Dikarenakan tak terpungkiri betapa begitu besar keterlibatan Jokowi yang memenangkan dan mengantarkan Prabowo menggapai kursi Istana.
Itulah pula yang mengakibatkan publik masih merasakan ambigu dan ambivalensi kepada kepemimpinan Prabowo yang cenderung dinilai hanya sebagai “boneka” dan “petugas” kepanjangtanganan Jokowi sesungguhnya?
Indikasi yang paling dipercaya validitasnya atas kebenaran atau tidaknya sikap “mendua” dan “keduaan” atau “abu-abu” dan “pengelabuan” ini, adalah apakah Prabowo akan memberikan ruang kepada upaya keadilan dalam penegakkan supremasi hukum di tengah-tengah sangat derasnya gelombang aspirasi rakyat untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi serta memakzulkan Gibran.
Saat mana telah banyak diajukan legal standing atas gugatan pelbagai perkara hukum dari LSM maupun komunitas lainnya kepada Jokowi maupun Gibran.
